Terhembus Bau Tidak Sedap Alokasi Dana Desa Pekon Suka Negeri Terindikasi Tidak Sesuai Rencana, Realisasi dan Laporan Pertanggung Jawaban.

Krui SentralAktual.com Sabtu (3/6/23) Terhembusnya bau tidak sedap Alokasi Dana Desa Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkunat, tidak sesuai Rencana, Realisasi, Lapangan dan Laporan Pertanggung Jawaban pada Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022.
Hal itu terkuak setelah dunia di landa Wabah Covid-19 sejak tahun 2019 hingga 2022. Dimana pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, bekerja sama dengan TNI/Polri, Instasi terkait dan lapisan Masyarakat dalam rangka memutus matarantai penularan Wabah Virus Corona.
Bukan hanya itu sebagai wujud keseriusan penanganan dan pengendalian penularan wabah dan kestabilan ekonomi di tuangkan di dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-undang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka menghadapi ancaman Perekonomi Nasional. Seperti halnya, penenetapan Peraturan Pemerintah nomor 1, tahun 2020 menjadi undang-undang.
Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Sementara Kementrian keuangan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 40/PMK.07/2020. Tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa.
Selain itu di sebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 2018 tentang ancaman berkerumun di kuatkan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/lll/2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19).
Tapi semua itu terindikasi tidak berlaku bagi Pemerintahan Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat. Pasalnya pada tahun 2020 pada Tanggal 14 April 2020 di cairkan dana Penyelenggaraan Festval Kesenian, Adat/Budaya dan Keagamaan Rp. 22.053.700, dan tahap tiga tanggal 10 Desember di cairkan kembali Rp. 33.796.700 dengan kegunaan dan peruntukan yang sama.
Pada tahun 2021 lagi-lagi terdapat anggaran dana penyelenggaraan Festval Kesesenian, Adat/Budaya dan Keagamaan di cairkan pada 03 Mei Rp. 23.458.950,Tahap dua pada tanggal 24 Agustus 2021 Rp. 45.853.000. Pada tanggal 26 November 2021 di cairkan kembali Rp. 51.059.800 dengan kegunaan dan peruntukan yang sama pula.
Berlanjut pada tahun 2022, Terdapat dalam pencairan tahap satu pada tanggal 01 April Kegiatan penyelenggaraan Festival Keseniat, Adat/Budaya dan Keagamaan Rp. 8.615.000,tahap dua di cairkan 29 Juni 2022 Rp. 27.035.000. Tahap tiga lagi-lagi terdapat pencairan tertanggal 02 November 2022 Rp. 29.846.900 dengan kegunaan dan peruntukan yang sama kembali.
Terlihat dari besaran anggaran yang di gulirkan dari catatan alokasi Dana Desa Pekon Suka Negri pada tiap tahunnya tentang anggaran penyelenggaraan Festival, Kesenian/Adat Budaya dan keagaman tidak seiring dengan keadaan dan fakta di lapangan karena kegiatan pada saat itu seluruh lapisan masyarakat, bahkan sampai Ibadah di batasi adanya dalam rangka pemutusan mata rantai Covid-19.
Dengan menyengatnya bau tidak sedap terindikasi perencanaan, realisasi dan laporan pertangung jawaban tidak seiring fakta di lapangan yang dapat mengangkangi dasar negara “Pancasila dan Undang-Udang Dasar 1945”.
Melalui penghayatan dan pengamalan dalam memperingatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 bertemakan “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”.
Personal Informasi Negara Republik Indonesia PIN-RI Pesisir Barat akan segera melayangkan surat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Desa Dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk meminta Dokumentasi Musyawarah, Perencanaan, Pelaksanaan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) guna untuk mengungkap indikasi dugaan tidak sesuai dengan Perencanaan Pelaksanan dan Pelaporan serta pertanggungjawaban oleh Pemerintahan Pekon Suka Negeri.
Bila terdapat pelanggaran Peraturan dan Perundang-undangan maka diminta kepada Instansi yang membidangi yaitu Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Red)





