Di Duga Peratin Pekon Suka Negeri Manfaatkan Jabatan Perkaya Diri Lewat Penyalah Gunaan Wewenang .

Krui SentralAktual.com. Minggu (4/6/23) Peratin Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkunat Pesisr Barat, Anzir di duga melakukan penyalah gunaan wewenang jabatan memanipulasi anggaran Dana Desa untuk perkaya diri sendiri.
Hal itu, di lihat dari pengalokasian anggaran pendirian awal Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Pekon Suka Negeri pada tahun 2018 tahap satu tanggal 14 Mei , Rp.12.415.600. diduga tidak singkron rujukan tata cara pendirian awal BUM-Desa, yang dapat memicu tidakan penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi, keolmpok dan golongan.
Betapa tidak, Pada pencairan berikutnya tanggal 25 Juli 2018, terdapat pencairan Dana Desa, Rp. 60.000.000 untuk pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro Kecil dan Koperasi, berupa penyewaan dan peralatan pesta yang semestinya publik menilai di peruntukkan pengembangan BUM-Desa yang baru di bentuk.
Karena di ketahui rujukan tahapan pendirian awal BUM-Desa antara lain : Musyawarah Desa Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha. Menyepakati pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat. Membahas Draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Memilih kepengurusan organisasi pengelola BUMDes. Sumber permodalan BUMDes dan pengajuan Badan Hukum BUM-Desa.
Di kagetkan lagi, Pada tahun 2021 pada tanggal 26 November terdapat pencairan anggaran persiapan, Pembentukan Awal BUM-Desa Pekon Suka Negeri Rp. 6.349.900.
Melihat amburadulnya sistem pengalokasian Dana Desa Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkunat, Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Pesisir Barat, Azhar Oswan, akan segera turun meminta Dokumentasi data pendukung dan Laporan Pertanggung Jawaban yang telah di arsipkan Pekon, merujuk :
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Undang Undang Ketebukaan Publik (KIP). guna untuk penyampaian kebenaran kepada masyarakat. (Red)





