Nasional

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Keluarkan Surat Edaran Untuk Instansi Pusat dan Daerah.

SentralAktual.com Kentrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) RI keluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang pengusulan unit atau satuan kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dimulai 1 April hingga 31 Mei 2023.

Di lansir dari NKRI-Pos Teknis dan kriteria pengusulan telah diinformasikan melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan No. B/23/PW.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023.

Pengusulan unit/satuan kerja pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM tidak lagi melalui aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kementerian PANRB. Pengusulan dilakukan dalam jaringan (online) melalui laman https://bit.ly/FormUsulanZI2023.

Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Jumat (31/3) menjelaskan ada beberapa kriteria agar unit/satuan kerja dapat diusulkan menuju WBK/WBBM.

Pada tingkat instansi pemerintah, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan lnstansi Pemerintah pada tahun 2022 atas Laporan Keuangan tahun 2021 minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Syarat berikutnya adalah predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah hasil evaluasi oleh KemenPAN-RB pada 2022 minimal B untuk usulan menuju WBK dan BB untuk usulan menuju WBBM.

Selain itu, indeks reformasi birokrasi (RB) hasil evaluasi KemenPAN-RB pada 2022 minimal kategori CC untuk Pemda dan B bagi kementerian/lembaga (K/L) untuk usulan menuju WBK. Juga minimal B pada pemda dan BB pada K/L untuk usulan menuju WBBM.

Kriteria lainnya pada tingkat instansi pemerintah adalah tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan hasil penilaian terakhir oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat minimal level tiga.

KemenPAN-RB juga mengingatkan bahwa tidak menerima pengusulan unit/satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam bentuk dokumen fisik atau hard copy. Di harapkan instansi pemerintah melakukan pengusulan unit kerja dengan cermat. Jika terdapat lebih dari satu kali input pengusulan, maka yang diakui oleh Tim Penilai Nasional (TPN) adalah pengusulan yang masuk pertama kali.

Instansi pemerintah yang ingin mengusulkan unit/satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2023 diminta membaca secara rinci kriteria dan mekanisme pengusulan lewat tautan https://bit.ly/Juknis-PengusulanZI2023.

Berdasarkan Surat Edaran MenPAN-RB No. 4/2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, instansi pemerintah dapat mengusulkan unit/satuan kerja kepada Tim Penilai Nasional (TPN) tanpa pembatasan usulan/kuota. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button