Masyarakat Adat Marga Buay Belunguh Gelar Tanjung Hikhan Tanggamus Gelar Aksi Damai Tutut Pelepasan Tanah Ulayat.
Tanggamus SentralAktual.com. Maayarakat Adat Marga Buay Belunguh Tanjung Hikhan Tanggamus, menggelar aksi damai, dalam rangka menuntut pemerintah segera melepas tanah eks PT. Tandjung Djati kepada pemilik sah marga Buay Beluguh Tanjung Hikhan Tanggamus.
Lahan tersebut merupakan peninggalan leluhur yang di jadikan lahan cadangan pemukiman, pertanian dan perkebunan masyarakat, secara turun temurun di bawah naungan pesirah Buay Belunguh sejak tahun 1764.
Pada tahun 1921 dengan masuknya kolonial belanda terjadi kesepakatan pinjam pakai anatar a kewdanaan Marga Buay Belunguh, di jadikan lahan perkebunan teh oleh kolonian Hindia Belanda hingga terbitnya Hak Guna Usaha pada tahun 1921
Hak Guna Usaha (HGU) PT. Tandjung Djati tercatat sejak tahun 1931 hingga 24 Desember 1980, seluas 1552,45 Hektar, atas landasan
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 55, Nomor 5 Tahun 1960.
Pada tanggal 10 Desember 1979, PT. Tanggamus Indah, mendapat peralihan hak dari PT. Tandjung Djati yang berkhir HGU pada tahun 1980 tersebut, seharusnya telah mengakhiri aktivitas perkebunannya pada 24 Desember 1980.
Namun nyatanya PT. Tanggamus Indah masih tetap beroperasi, hingga diterbitkannya Hak Guna Usaha terbaru dengan luas 917 Hektar, pada Maret 1991, berakhir pada 2020,
melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 16 / hgu / ptn / 1991. Hal itu di jelaskan Humas Aksi Anhar Laidi sesaat menjelang keberangkatan aksi di Lamban Gedung Pekon Umbul Buah, Kamis (6/11/24).
Dalam kesempatan yang sama kordinator aksi, Hi, Aliyuddin mengatakan, “ketika kita menelaah titik balik, sejarah keabsahan PT. Tanggamus Indah terjadi kejanggalan penguasaan PT. Tanggamus Indah terindikasi dengan memaksakan kehendak alias cacat hukum”.
” Selain itu banyaknya bukti surat edaran Bupati dan Gubernur Lampung pada zamannya dalam upaya pembatalan Hak Guna Usaha PT. Tanggamus Indah, namun pada kenyataannya masih tetap beroperasi hingga habis masa Hak Guna Usahanya”.
“Maka daripada itu sejak berahirnya Hak Guna Usaha PT. Tanggamus Indah pada tahun 2020 kami menyampaikan surat kepada pimpimnan perusahaan mengingatkan untuk berbenah membawa keluar barang berharga seperti pohon karet atau tanaman lainnya karena lahan akan di pergunakan masyarakat adat, untuk di jadikan tempar pemukiman, pertanian dan perkebunan”.
“Selain itu kami juga menyampaikan aspirasi melalui giat audiensi kepada pemerintah daerah serta forkopimda terkait bahwa tidak ada perpanjangn HGU serta lahan akan di duduki sebagai mana mustinya pemanfaat lahan cadangan masyarakat adat marga buay belunguh”.
“Seiringan dengan itu juga berkas sejarah asal usul dasar kepemilikan kami sampaiakan dalam bentuk bundelan surat dan dokumen, sebagai langkah awal penyelasaian sebagi mana peraturan dan perundang undangan hak masyarakat adat atas tanah ulayat peninggalan pendahulu ata para leluhur”.
“Tetapi hal itu masyakat adat tidak pernah mendapatkan pembinaan, penyuluhan
sosial sebagai proses penguatan kapasitas untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan penyuluhan hukum dari instansi terkait
untuk meningkatkan kesadaran hukum agar tercipta budaya hukum yang tertib dan patuh terhadap hukum”.
“Sampai pada akhirnya kami menyampaikan
somasi 1 dan 2 hingga ke-3, untuk memberi kesempatan ruang dan waktu terciptanya penyelesaian hingga pada tahu 2022, pada tahun 2023 kami baru menunjukkan tindakan penguasaan areal dan menyusun tata ruang persiapan pemukiman pusat pemerintahan pendidikan, sosial, perkebunan dan pertanian sekaligus menduduki lahan tersebut”.
“Pada akhir akhir ini munculnya berbagai gejolak di lapangan maraknya perampasan, perusakan hingga pembakaran pemukiman oleh sekolom oknum masyarakat dengan mengantongi izin dari PT. Tanggamus Indah, serta pengerahan tenaga pekerja yang di kawal team Brimob Polda Lampung serta lalainya penangan oleh pemangku kepentingan”.
“Dari titik inilah tercium indikasi permainan atau kongkalingkong oknum mafia dengan penguasa kepentingan yang memotori kekisruhan antara masyarakat adat dengan sekelompok masyarakat di tengah lahan tanah eks PT. Tandjung Djati tersebut”.
” Dikuatkan oleh terjadinya penghadangan rombongan Asisten 1 bersama forkopimda tanggamus mengawali sekelompok masyarakat, alih-alih meyerap keluhan para petani tumpang sari di lahan eks-PT Tandjung Djati tersebut”.
“Atas landasan itulah kami masyarakat adat bermusyawarah yang melahir kekecewaan dan kemarahan kepada pemerintah dan forkopinda kabupaten tanggamus, sehingga kami harus turun kejalan menggelar aksi damai untuk menyuarakan aspirasi secara terbuka, meminta pemerintah segera melepaskan setatus tanah kepa masyarakat adat marga buay belunguh sebagai ahli waris lahan eks PT. Tandjung Djati”. pungkas Haji Aliyuddin (Team/Red)





