HukrimNasionalTopik Terkini

DPP JPKP Dampingi Masyarakat Diduga Korban Mafia Tanah Titik Pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara.

Kalimantan SentraAktual Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) dipimpin langsung oleh Ketua Umum JPKP Maret Samuel mendampingi para Istri dan Kerabat yang diduga Korban mafia tanah pada titik pembangunan Bandara VVIP Ibukota Nusantara.

Diketahui permasalahan atas adanya indikasi permainan Mafia Tanah di lahan Masyarakat yang dinyatakan Pemerintah sebagai titik utama Pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara. Didalam peta bidang lahan trkait justru nama-nama masyarakat pemilik lahan yang di garap secara turun temurun tidak tercantum didalamnya nun sebaliknya nama nama asing yang tidak diketahui keberadaannya alias fiktif.

Belakngan diketahui Pemerintah Kabupaten setempat menerapkan landasan pembebasan berdasarkan UU Reforma Agraria melalui PerPres No 62 Tahun 2018 dan PerPres No. 78 Tahun 2023 yang kewenangannya ada di Bank Tanah karena dianggap Tanah Terlantar ex. HGU PT. TKA atau tanah terlantar.

Sementara masyarakat mengkleim lahan tersebut bukan tanah terlantar, karena sudah puluhan tahun secara turun temurun dikelolah oleh Masyarakat Kelompok Tani Saloloang. Dengan bertahannya pada perinsip kepemilikan masyarakat dianggap menghalang halangi pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Negara (IKN) oleh Pemerintah Kabupaten setempat.

Sehingga dilakukan penahanan warga oleh pihak Polisian Sektor dibawa ke Menara Pandang dan seterusnya ke POLDA KALTIM Balikpapan atas tuduhan melanggar UU Darurat Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin.

Sebagai mitra sosialisasi program pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat DPP JPKP hadir berpartisipasi mendampingi masyarakat Kelompok Tani Saloloang berjuang untuk membela haknya dari tangan dan pengaruh mapia tanah di titik pusat pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara dengan menggunakan pendekatan melalui UU Reforma Agraria yang tertuang dalam PerPres No. 86 tahun 2018 dan Peraturn Pemerintah No 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum JPKP Maret Samuel. (*)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button