Heboh: Asisten 1 dan Kakon Tanjung Anom Beserta Fokopimda Tanggamus di Hadang Masyarakat Adat Buay Belunguh.
Tanggamus SentralAktual.com, Bermula beredarnyanya surat, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, tertanggal 23 Oktober 2025, Nomo 005 / 5690 / 47 / 2005, tentang tindak lanjut tanah lahan Hak Guna Usaha (HGU) eks PT Tanggamus Indah.
Diketahui surat undangan ke-Forkopimda Tanggamus dalam rangka menindak lanjuti hasil rapat pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2025, di ruang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, tentang permasalahan masyarakat petani penggarap, Pekon Tanjung Anom di lahan eks- PT Tanggamus Indah, Nomor lV tahun 1991, maka di anggap perlu turun ke-lapangan, sesuai rujukan peraturan perundang undangan, dengan titik kumpul di Balai Pekon Tanjung Anon, Rabu 29 Oktober 2025.
Menanggapi hal itu Dalom Pemangku Marga, sekaligus Ketua Pelaksana Harian Marga Buay Belunguh Tanjung Hikhan Tanggamus AZHARi, SH,MM. mewakili Suttan Paduka Mangku Alam AMIRUDDIN, di dampinging Jakhusuku Batin Penyimbang Batin Haji ALIYUDDIN, menolak dengan tegas sikap Asisten 1 Pemerintah dan Kesejahteraan Daerah Tanggamus, IRVAN WAHYUDI, ST,.MM. Rabu (29/10/25)
Dikatakannya, “Kami atas nama masyarakat adat marga buay belunguh tanjung hikhan tanggamus, menyesalkan sikap konyol asisten pemerintah dan kesejahteraan sekretariat daerah tanggamus, yang sok lugu mengkaper keluhan masyarakat tumpang sari pekon tanjung anom melalui kepala pekon SUMARDI”. ujarnya
Lebih Lanjut Dalom AZHARI menjelaskan, “Gerakan Asisten 1 mengundang Forkopimda turun ke-lapangan, alih-alih mengkaper keluhan kepala pekon tanjung anom atas keluhan masyarakat setepat tumpang sari di lahan HGU eks PT. TI, justeru memperkeruh suasana keamanan dan ketertiban masyakat tanggamus terkhusus masuarakat adat marga buay belunguh”.
Dalom AZHARI menambahkan, ” Bagaimana tidak hal itu justeru mengundang perpecahan, karena seyogyanya lahan PT, Tanggamus Indah dengan luas ± 917.60 Hektar, merupakankan peralihan dari Hak Guna Usaha PT Tandjung Jati yang didapat atas perjanjian pinjam pakai belanada dengan kewedanaan belunguh pada tahun 1931 berahir tahun 1980, pada tahun 1990 terbitlah HGU PT. Tanggamus Indah brahir pada tahun 2020″.
Masih kata Dalom AZHARI, “Masyarakat adat marga buay belunguh memulai perjuangan pengembalian tanah ulayat sejak tahun 1997, yang menamai dirinya team 20, berujung gugatan oleh PT Tanggamus Indah dan PT Tanggamus Marta Tirta, pada tahun 2000 yang hasilnya pengadilan negeri kalianda menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan menghukum para penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 599.000 rupiah, hal ini tertuang dalam putusan pengadilan negeri kalianda Nomor : 13 / PDT.G / 2001 / PN. Kld”. tutur AZHARI
“Seiringan dengan itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus membentuk Panitia Khusus dengan hasil Laporan Pansus PT Tanggamus Indah Kabupaten Tanggamus Nomor : 02 / Pansus PT.TI / T / V111 / 2000, dengan kesimpulan :
1. Bahwa tanah PT. Tanjung Jati seluas 1552,45 Hektar di jadikan hak guna usaha hingga 24 Desember 1980, atas dasar Pasal 55 UU Nomor 5 / 1960 UUPA, merupakan lahan cadangan tanaman masyarakat secara turun temurun di bawah naungan pesirah buay belunguh sejak tahun 1926.
2. HGU PT Tanggamus Indah yang didapat dari PT. Tanjung Jati berdasarkan pengikatan peralihan hak pad tanggal 10 Desember 1979 seharusnya berahir pada tanggal 24 Desember 1980 dan tanah tersebut di kembalikan kepada masyarakat selaku pemilik asal. tetapi sejak tanggal 25 Maret 1991 PT Tanggamus Indah menguasai tanah tersebut melalui badan pertanahan nasional Nomor : 16 / hgu / ptn / 1991 luas 917 Hektar.
3. Hasil pengukuran ulang BPN Tanggamus luas areal PT. Tanggamus Indah seluas mencapai 940,38 M², atau 960 Hektar atau terdapat kelebiha 40 Hektar.
4. Penguasaan perkebunan kurang terawat atau tidak layak peroduksi dan sebagian areal lahan di tumpang sarikan kepada pihak ketiga dengan sitem bagi hasil.
5. Tanah lokasi HGU PT Tanggamus Indah telah di jual belikan kepada masyarakat, sebagaimana terdapat sertifikat hak milik.
6. PT Tanggamus Indah belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak dari tahun 1979 sampai 1999 besaran enam miliar lebih
7. Bahwa PT. Tanggamus Indah baik HGU atau HGB telah melakukan berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah. pungkas Dalom Azhari
Sementara itu Khaja Penjaga Batin Haji Aliyuddin menuturkan, “Sejak kandas atau berahirnya team 20, kami masyrakat adat membetuk Paguyuban Muakhian Khaja Bati Penyimbang Adat yang di nakhodai saudara Arpan Aripin almarhum dibawah naungan suttan paduka mangku alam Amiruddin dan penggawa jakhu suku serta masyarakat adat”.
“Sampai pada ahirnya habis masa hak guna usaha PT Tanggamus Indah pada tahun 2000 dan ada perpanjangan dua tahun hingga 2022, berbagai upaya administrasi dan surat somasi satu dua dan tiga, kami sampaikan kepada pemerintah daerah dan forkopimda tingkat kabupaten tanggamus, provinsi lampung, badan pertanahan pusat, hingga sampai pada saat kami menduduki lahanuntuk di jadikan pemukiman dan perkebunan pada tahun 2023”.
“Bahkan baru baru ini kami mengadakan kegiatan ber-audiensi ke bapak bupati tanggamus untuk menyampaikan aspirasi pengemabalian lahan eks PT. Tanggamus Indah kepada masyarakat adat marga buay belunguh, dengan lantang bapak bupati siap menfasilatasi perjuangan pengembalian tanah ulayat kepa masyarakat adat marga buay belunguh”.
“Tiba tiba beredar kabar asisten pemerintahan dan kesejahteraan sekretariat daerah kabupaten tanggamus, bapak Irvan Wahyudi sok menjadi pahlawan kesiangan, mengundang forkopimda tanggamus turun kelapangan alih alih menyerap aspirasi yang di tunggangi kepala pekon tanjung anom Sumardi, atas keluhan masyarakatnya yang tumpang sari di lahan eks PT. Tanggamus Indah”.
“Untuk di ketahui 99℅ transimigrasi pekerja PT. Tanggamus Indah dari berbagai daerah di luar lampung yang beranak pinak sehingga berdirinya pekon tanjung anom sekarang ini, lebih menyedihkan tanpa melibatkan dan berkordinasi dengan masyarakat adat marga buay belunguh, tentunya hal ini mengundang gaduh bahkan memancing pertikaian antar suku di kabupaten tanggamus”.
“Kalau boleh jujur dari awal kami mengajak dan merangkul masyarakat melalui kepala pekon tanjung anom itu sendiri bersama² berjuang, tapi mereka lebih memilih tumpang sari yang beralih mau menguasai lahan dengan menanam berbagai tanaman tua sepert kopi, duren, kelapa, alpokat dan lain lain”.
“Maka daripada itu kami sampaikan sikap bahwa tanah ulayat harus kembali ke-adat dan kami pastikan siapapun yang akan merongrong ketenanga kami, akan kami hadapi dan kami perjuangkan tanah eks-PT Tanggamus Indah kembali kepada masyarakat adat marga buay belunguh”. tutup Khaja penjaga batin Haji Aliyuddin (Team/Red)





