
Tanggamus SentralAktual.com Ketua team pelaksana harian pengembalian tanah ulayat marga Buay Belunguh Tanjung Hikhan Tanggamus Azhari SH.MM, sekaligus Ketua Persatuan Advokad Indonesia (Persadin) Tanggamus, berkomitmen akan mendampingi Lembaga Investigasi Negara (LIN) untuk menuntaskan pengaduan masyarakat adat atas pengrusakan tanaman sekaligus perampasan lahan oleh oknum anggota DPRD Tanggamus berinisial NVL.
Hal itu diketahui atas adanya sekelompok warga yang datang ke lahan perkebunan masyarakat adat dipimpin oleh SLN yang mengaku gerakannya atas perintah NVL, mencabut menebang dan merusak bahkan membakar anjungan warga adat, di tengah kenyamanan masyarakat adat untuk mempertaruhkan nasib di atas lahan peninggalan leluhur yang selama ini dikuasai ole PT. Tanggamus Indah atas dasar Hak Guna Usaha (HGU). Namun belakangan HGU habis masa aktif pada tahun 2020, atas dasar pertimbangan pemerintah terkait HGU di perpanjang hingga 2022 lalu.
Sejak tahun 2022 masyarakat adat setelah menyampaikan somasi l, ll dan lll ke-PT.TI dan Forkopimda Tanggamus untuk menebang dan mengambil aset berupa tanam tumbuh dan bangunan, akan tetapi tidak adak pergerakan untuk pengambilan dan penebangan dari pihak terkait, maka masyarakat adat memutuskan untuk menduduki dan menguasai lahan sepenuhnya sejak tahun 2023 lalu ungkap Azhari di kediamannya Kamis (9//1/25).
Ditempat terpisah Ketua LIN M.Yusri menjelaskan pelaku pengrusakan, penebangan tanam tumbuhan coklat kelapa duren jengkol dan lain-lain, bahkan sampai pembakaran anjung peristirahatan warga sudah melampau batas ambang prikemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Maka pihaknya membuka pintu untuk bekerjasam dengan berbagai pihak untuk menuntaskan kasus ini sampai ke titik terang penegakan hukum atas kesemena menaan yang nama² nama sudahdi sampaikan ke aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Lampung.
M.Yusri menyayangkan gerakan oknum di motori oleh anggota DPRD selaku pejabat publik yang notabennya memberikan perlindungan, pelayanan keluhan untuk kenyamanan bagi masyarakat, ini malah, menyakiti dan memprovokasi adanya perselisihan yang berpotensi pertikaian berujung pertumpahan darah antar masyarakat. jelas M.Yusri.
M.Yusri berharap hal ini menjdi perhatian khusus aparat penegak hukum untuk memperoses dengan secepat dan sebaik mungkin sesuai ketentuan hukum undang undang yang berlaku di negra kesatuan republik indonesia dengan tidak pandang bulu. pungkas M.Yusri (Red)





