Mad Muhizar SE : Pemda Pesisir Barat Bersiap dan Berbenah Sejak Dini Terkait Rencana Penerapan Pembelian Gas Elpiji 3 KG.

Pesisir Barat SentralAktual.com Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilhan (Dapil) lll meliputi Kecamatan Ngaras dan Banguknat Mad.muhizar.SE. Angkat bicara terkait rencana Peratura Pemerintah Pusat tentang tatacara masyakat mendapatkan atau pembelian Gas Elpiji 3 Kilo Gram (KG) dengan ketentuan atau mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Di ketahui atas dasar surat edaran Mentri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Nomor 13.E/MG.05/DJM/2022 tentang Pelaksanaan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Gas dan LIQUEFID FETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM.
Anggota DPRD Pesisir Barat Mad.Muhizar.SE. Praksi PDIP membenarkan atas rencana pemerintah pusat untuk menerapkan peraturan pembelian Gas Elpiji 3 KG dengan membawa KTP, berkemungkinan tidak dapat lagi di temukan di toko warung warung kecil.

“Ya benar pemerintah pusat melalui mentri ESDM rencana akan menerpakan peratuaran tatacara pembelian Gas Elpiji 3KG dengan menggunakan KTP dan yang bersangkutan masuk atau terdaftar didalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)”.
“Gas 3 KG hanya bisa di dapat di SUB resmi dan berkemungkinan tidak ditemukanlagi di warung warung kecil atau toko terdekat seperti halnya kemudahan membeli seperti yang kita saksikan pada saat ini terlihat di mana-mana ada penjualannnya”. Ungkap Mad.Muhizar
Lanjut Mad.Muhizar “Langkah ini di tempuh oleh pemerintahan pusat melalui mentri ESDM sebagai bentuk dan upaya program bantuan/bersubsidi akan betul betul tepat sasaran dan tidak di mnfaatkan dan di nikmati oleh pihak pihak yang tidak terdampak kekurangan atau keluarga tidak mampu atau miskin”.
Tambah Mad.Muhizar “Denga di terapkan peraturan tatacara penjualan dan pembelian oleh Kementria ESDM pada dasarnya sebagai bentuk kabar gembira bagi rakyat, betapa tidak Perogram Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) akan bisa terlaksana dengan baik”.
“Akan tetapi tatkala sistem pelaksanaan pendataan yang tidak epektif maka akan lebih menyengsarakan rakyat itu sendiri, karena di dalam persentase DTKS pasti akan memunculkan angka batas pencapaiannya”.
“Oleh karena itu saya menghimbau,meminta sekaligus menekan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial (Din-Sos) untuk mempersiapkan diri agar dapat fokus bekerja dengan seksama dan betul-betul teliti ketika nanti edaran pemerintah pusat melalui Kementrian ESDM akan benar-benar di terapkan dandi berlakukan”.
“Masyarakat yang memang berhak jangan sampai terabaikan karena tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosisial (DTKS) dan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE). Pungkas Mad.Muhizar di ruang kerja pribadinya Pekon Sukamrga Kecamatan Bangkunat Minggu (15/1/23).
Mad.Muhizar menambahkan pihaknya selaku wakil rakyat akan tetap semangat dan berpegang teguh dengan komitmen untuk menyuarakan aspirasi masyarakat serta menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan situasi perjalan dan perkembangan perogram pemerintah dan akan terus berkoordinasi dengan Organisi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (Red)





